SEGERA...PENTAS MONOLOG (keliling Jawa-Bali)

Teater Kopi Hitam Indonesia
mempersembahkan

Monolog Cucuk Espe
JENDERAL MARKUS

Aktor: Cucuk Espe
Music: Farid Khuzaini
Artistik: Fibia Renjani

Manajemen/Promo: Anjrah Lelono dan Yunan Natsir

SEGERA DI ENAM KOTA MULAI OKTOBER 2010
Jakarta - Solo - Surabaya - Malang - Jombang - Denpasar)

Info:
Teater Kopi Hitam Indonesia
Jalan Cokroaminoto 34, Jombang, Jawa Timur, Indonesia
Telp. 0321 6983069 / 081331836458
FB. teaterkopihitam@yahoo.co.id

Didukung
Glow Box - Frame-X - LBTI - Radar Minggu.

NB:
(Tanggal dan HTM tunggu info lebih lanjut)

NEKOLIM ERA SBY

Oleh: Cucuk Suparno, penulis dan budayawan

Neo Kolonialisme dan Imperialisme (Nekolim) pernah populer di era Orde Lama. Bahkan kalangan nekolim sempat dicap komunis sehingga menjadi musuh utama negara.

Tetapi, di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, nekolim memperoleh tafsir baru dan semakin kuat mencengkeramkan kukunya di bumi Indonesia tercinta ini. Nekolim abad 21!

Isu penjajahan dan penindasan dengan cara baru (baca; nekolim) sebenarnya isu lama. Isu tersebut pernah menyita perhatian dunia ketika Soekarno memerintah di era Orde Lama. Nekolim dianggap antek Partai Komunis Indonesia (PKI) yang bergerak merusak sendi-sendi pejuangan kaum revolusioner. Nekolim dicap telah memporakporandakan keteraturan sistem ekonomi, politik, dan hukum di era itu sehingga nekolim harus diberangus!

Tetapi sadarkah, justru di abad 21 ini, di era pemerintahan SBY-Boediono, kita merasakan dan menemukan nekolim gaya baru telah merusak sendi perikehidupan berbangsa dan bernegara. Gaya/ strategi yang digunakan adalah baru, maka banyak mengecoh publik. Bahkan, tanpa sadar –mungkin—kita sedang terseret dalam arus besar nekolim.

Neo kolonialisme dan inperialisme kini (nekolim) telah bermetamorfosis sehingga memperoleh tafsir baru yang lebih kontekstual. Nekolim abad 21 merupakan gerakan simultan –dalam arus besar—yang memosisikan rakyat sebagai obyek pembangunan nasional. Artinya, nekolim di era kekinian telah membabat visi ‘kedaulatan berada di tangan rakyat’ digantikan dengan ‘kedaulatan berada di tangan pejabat dan konglomerat’. Imbasnya, rakyat menjadi lemah dan tidak memiliki posisi tawar sama sekali.

Cakar Nekolim

Sudah 65 tahun secara de jure kita merdeka. Patut disyukuri, berkat perjuangan panjang yang mengorbankan segala jiwa dan raga, akhirnya Indonesia berhasil memproklamirkan diri sebagai negara merdeka. Proklamasi –secara hukum—merupakan tonggak batas era penjajahan dan kemerdekaan. Tetapi secara de facto, situasi sosial, politik, hukum, hankam, dan kebudayaan masih jauh dari merdeka. Hampir setiap waktu, kita menyaksikan penjajahan baru menggilas kemerdekaan asasi.

Inilah yang saya sebut nekolim abad 21 atau lebih mengerucut nekolim era SBY. Sebagai figur pemimpin, SBY memang tokoh yang tiada tanding. Berwibawa, ahli setrategi, disegani, meski terkadang terkesan melow (sering curhat). Nah! Di era kepemimpinannya inilah cakar nekolim semakin kuat mencengkeram hampir di semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara.

Coba amati, praktek kolonialisme di bidang pendidikan yang memperburuk citra dan prestasi pendidikan nasional. Dilihat dari setrategi pengelolaan pendidikan, Indonesia menduduki peringkat 112 dunia di bawah Myamar, Thailand, dan Vietnam (per Juli 2010). Padahal negara-negara itu –10 tahun lalu—jauh di bawah kita. Ditambah lagi, pemberian beragam status (palsu?) terhadap sekolah-sekolah sesuai sistem pendidikan nasional seolah menciptakan kesenjangan sosial semakin kuat.

Status RSBI, Akselerasi, SBI merupakan bentuk pengejawantahan sekolah itu mahal dan tidak bisa dimasuki siapa saja meski cerdas. Uang memegang peranan penting. Inilah yang saya sebut kita telah dijajah oleh sistem pendidikan yang diciptakan pemerintah.
Di bidang kesehatan, hadirnya jaminan kesehatan (jamkesmas) bagi keluarga miskin adalah terobosan yang melegakan masyarakat. Ironisnya, jamkesmas justru dimainkan oleh birokrat mulai tingkat desa hingga pihak rumah sakit dan masyarakat miskin semakin terjepit ketika harus mengurusnya.

Apalagi di bidang ekonomi, Indonesia menjadi negara dengan indeks pengangguran sangat tinggi. Angka pengangguran ini membias kepada meningkatnya penyakit sosial (kriminalitas) serta meningginya gelombang migrasi. Dari desa ke kota maupun antar negara dengan menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI). Situasi ini diperparah dengan mahalnya biaya hidup di Indonesia. Harga sembako yang menjadi hajat primer melonjak melangit. Masyarakat –terutama lapisan menengah ke bawah—semakin sulit ‘melayakkan’ kehidupan mereka. Inilah kenyataan sosial yang telah dicakar nekolim!

Mental Nekolim

Mental korup, tidak jujur, mencari keuntungan di balik proyek publik, merekayasa program sosial demi keuntungan pribadi merupakan ciri utama mental nekolim. Menurut saya, mental-mental demikian masih tumbuh subur di kalangan aparat dan birokrat di semua jenjang, mulai pusat apalagi di daerah.

Bukti paling mudah, berapa banyak pemimpin daerah (bupati dan walikota) yang kini masuk bui? Juga cukup banyak masyarakat pendidikan (guru dan kepala sekolah) yang terjerat kasus korupsi dana pendidikan. Ditambah lagi, laku tidak jujur yang menjadi lakuan utama para anggota legislatif di pusat maupun daerah. Tujuan semua perilaku tersebut cuma satu; saya harus untung, tak peduli bagaimana caranya!

Nah, nekolim gaya baru ternyata telah mengkooptasi harapan rakyat untuk hidup sejahtera dan memperoleh keadilan. Yang lebih memprihatinkan, aksi nekolim ini dilakukan secara simultan oleh pemerintah. Akibatnya masyarakat menjadi korban kebiadaban mental pemimpinnya sendiri. Keadilan tidak merata, kesejahteraan hanya dinikmati segelintir orang adalah ciri masih kuatnya cengkeraman cakar neokolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Inilah nekolim di era SBY! (*)

sumber; kabar indonesia eds.18/08/2010)

Blogger Buzz: Blogger integrates with Amazon Associates

Blogger Buzz: Blogger integrates with Amazon Associates

img src="http://static.technorati.com/pix/fave/tech-fav-1.png" alt="Add to Technorati Favorites"

Teks Teleconference PIDATO KEBUDAYAAN: Cucuk Espe – DILARANG HIDUP MERDEKA!

Salam Sejahtera,
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Saudaraku Sebangsa-Setanah Air,
Saudaraku para seniman dan budayawan
serta, Saudaraku pecinta kejujuran dan keberadaban

Sepatutnya kita haturkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah mengantarkan negeri ini mencapai usia kemerdekaan ke-65. Usia yang cukup tuauntuk ukuran umur manusia. Saya dan saudaraku sekalian! Tetapi 65 tahun merupakan usia belia untuk sebuah negara. Masih sangat muda dan belum bisa bertingkah dewasa.

Belum dewasa, terlalu manja, dan tidak mampu menyelesaikan persoalan sendiri. Inilah yang ingin saya pertegas, setegas-tegasnya. Memang di usia ke-65 tahun, negeri ini belum bisa dikatakan dewasa. Belum bisa! Dewasa secara pikiran, sikap, dan tindakan yang akhirnya dewasa secara budaya. Sebagai bangsa yang ditakdirkan plural di segala bidang, ternyata semangat cultural pluralism telah tergerus gelombang pragmatisme yang sarat motif.

Ketidakadaan atau tipisnya sikap dewasa secara kultural yang tumbuh subur di masyarakat menjadikan bangsa ini belum menikmati kemerdekaan dengan sebenar-benarnya. Kemerdekaan sesungguhnya! Kemerdekaan sejati! Kemerdekaan asasi dan esensi!. Selama 65 tahun, kita hanya mengenyam kamuflase kemerdekaan yang sejatinya adalah penjajahan gaya baru.

Laku penjajahan yang meninabobokkan kesadaran kemanusiaan kita. Akibatnya, kitatidak sadar jika sebenarnya hidup merdeka kita, telah dirampas. Oleh siapa?Bisa jadi para aparat, pejabat, bahkan negara yang sebenarnya harus memberikan kenyamanan dalam bingkai kemerdekaan sejati.

Saudaraku Sebangsa-Setanah Air,
Sebagai manusia, kita lahir merdeka. Tidak ada satupun manusia yang lahir di bawah cengkeraman ketidakmerdekaan. Inilah yang saya sebut kemerdekaan asasi. Merdeka memilih jalan hidup dan masa depan. Tetapi Saudaraku, ketika dewasa, kemerdekaan itu dirampas oleh sistem sosial –dan kultural—yang diciptakan oleh lingkungan. Ya! Lingkungan negara.

Pada titik inilah, saya sebut kemerdekaan terampas ketika kita mulai mampu memaknai kemerdekaan itu sendiri. Jika tidak terampas, mungkin masyarakat telah hidup nyaman, terpenuhi rasa keadilan, serta tercukupi kebutuhan primernya. Tetapi tidak!

Diusia ke 65 tahun, negeri ini semakin compang-camping saja. Kemerdekaan hanya jargon tanpa makna, ritual tanpa isi, upacara tanpa doa. Kemerdekaan sekedar momentum profan tanpa penghayatan sakral yang mengejawatah dalam tindakan keseharian.

Kita lihat sekeliling rumah, berapa banyak pengangguran berserakan, kriminalitas membabi buta, kemiskinan menjadi hal biasa, putus sekolah dimana-mana. Inilah negeri kita saat ini! Negeri yang mestinya gemah ripah loh jinawi, tak kurang sandang-papan, berubah menjadi negeri mahal sandang-papan, gudang kaum melarat, berlaku sesuai norma menjadi sesuatu yang berat. Jika begini, dimana kemerdekaan yang dahulu dicanangkan para pendiri negeri? Dimana janji merdeka yang dahulu dicita-citakan dan termaktub dalam undang-undang serta dasar negara?

65 tahun Indonesia menjalani ritual peringatan kemerdekaan, tetapi sebenarnya kenyataan kekinian sungguh jauh dari makna merdeka. Sekali lagi, coba amati; kenapa sekolah mahal? Biaya kesehatan melambung, sembako melangit, dan masih banyak lagi ketidaknyamanan lainnya. Seolah tidak ada ruang bernapas lega untuk kaum jelata yang mungkin dahulu bapak atau kakeknya adalah pejuang garis depan di jaman revolusi fisik. Tak sedikit pun, kedamaian di dapat di negeri yang telah sepenuhnya dinaungi merah-putih ini.

Saudaraku Sebangsa-Setanah Air,
Kita harus jujur, akar seluruh ketimpangan yang mengakibatkan penjajahan gaya baru adalah tipisnya penghayatan makna hidup berkebudayaan. Jika penghayatan dilakukan secara total, saya yakin, norma, moralitas, dan etika serta asas kepatutan menjadi acuan utama mengelola bangsa ini. Tujuannya, menciptakan kenyamanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Jika dunia pendidikan benar-benar berbudaya maka tidak akan ada pengklasifikasianyang makin mempertebal jurang kaya-miskin. Jika dunia politik benar-benar berbudaya maka parpol tidak menjadi 'kuda tunggangan' untuk menjadi kaya dadakan. Jika pesantren berbudaya, maka tak ada santri yang nyeleweng. Dan jika pemerintah berbudaya maka tidak akan ada masyarakat yang demo menuntut keadilan. Tetapi, semua itu hanyalah mimpi! Faktanya, kita senang menjadi negeri yang tidak berbudaya. Sehingga mudah untuk mengakali kemerdekaan demi keuntungan pribadi.

Memang masih ada orang-orang baik dan sadar akan makna hidup berbudaya. Tetapi kasihan, nasib mereka tergencet arus besar kebiadaban dan keliaran narsistis para pengendali kebijakan. Terpinggirkan hingga sulit mengembangkan dan menyebarkan tata nilai penghayatan kesadarannya. Jujur saja, negeri ini kurang begitu butuh orang baik dan berbudaya. Yang dicari, orang yang mau diajak bersekongkol mengakali kemerdekaan.

Saudaraku Sebangsa – Setanah Air,
Marilah kita menjadi manusia yang berbudaya sehingga mampu memaknai kemerdekaan secara benar dan sejati. Sebab penjajah gaya baru bisa kita singkirkan hanya dengan senjata kesadaran penghayatan budaya. Budaya yang meninggikan keberadaban.

Sampai akhir pidato, saya belum berani menggunakan pekik; Merdeka. Karena memang kita sedang berada dalam euforia semu teriakan 'merdeka'. Tak ada kemerdekaan berpikir, merdeka menjalani pendidikan, merdeka memperoleh pekerjaan, merdeka berkata jujur kepada pemerintah. Kita pura-pura merdeka!

Atau...dilarang hidup merdeka di negeri ini. Terima kasih.

Salam Sejahtera,

Wassalamu'alaikum Wr.Wb


------------------------------------------------------------------------------
(Dibaca Cucuk Espe saat teleconference dengan aktivis seni-budaya di Padang, Makasar, Denpasar, Jombang dan Solo dalam rangka refleksi '65 Tahun Kita Merdeka?'. Pidato dibacakan dari Rumah Teater Kopi Hitam, Jalan HOS Cokroaminoto 34 Jombang, Jawa Timur pada Selasa 17 / 08 / 2010)



Kabar Sastra

Langka, Karya Sastra Berbasis Sejarah
Oleh: Cucuk Espe,

Almarhum Pramudya Ananta Toer merupakan sastrawan yang memiliki komitmen kuat untuk mengolah fakta sejarah ke dalam karya kreatif. Novel-novelnya berlatar sejarah dengan jalinan cerita cukup memikat. Namun sayang, era pasca Pram –begitu panggilan akrabnya—sulit mencari sastrawan yang memiliki kepekaan sejarah dan menjadikan tema utama penceritaannya.

Novel-novel fenomenal seperti Cerita dari Blora, Rumah Kaca, Keluarga Gerilya, Kerandji-Bekasi, hingga Arok Dedes (naskah teater) adalah sastra sejarah karya Pramudya Ananta Toer yang cukup menarik. Sebuah realita sejarah mampu direpresentasikan kembali dengan tanpa mengurangi hakikat kesejarahannya. Artinya, Pram mampu menggabungkan dan ‘mengkomunikasikan’ realita sebenarnya dan realita imajinatif dengan sangat kreatif. Sehingga ketika pembaca berhadapan dengan novel-novel tersebut, imajinasi terasa enjoy dibawa rangkaian alur dan karakter tokoh cerita yang kuat. Jadinya, sebuah ‘bacaan sejarah’ yang tidak kering dan multiinterpretatif.
Di masa kini –era 90 hingga 2000-an--, begitu banyak sastrawan atau penulis muda yang lahir. Mereka hadir membawa karya dengan karakter yang cukup beragam. Sebut saja, Djenar Mahesa Ayu dan Fira Basuki dengan tema-tema remaja serta aktivitas sekssualitasnya. Ayu Utami dan Dewi Lestari dengan tema psikososial kehidupan metropolis yang diolah secara absurd. Para penulis tersebut –dan masih banyak yang lain—larut dalam gemerlap tema postmodernitas yang menantang untuk terus diikuti.
Postmodernisme merupakan titik balik modernitas yang memandang realitas sosial sebagai parodi-parodi, demikian dinyatakan Jaques Lacan dalam Membongkar Kenyataan Parodi Realitas Modern (1998). Segala realita sosial selalu dilihat secara terbalik. Ada dekonstruksi sosial sebagai lawan konstruksi sosial yang dipegang teguh rejim mayoritas. Kenyataan ekonomi diparodi dengan permainan jual-beli, kenyataan politik diparodi dengan permainan libidinal, kenyataan sosial yang tabu diparodi dengan massifikasi ruang privat. Tema-tema tersebut diolah dengan gaya bahasa yang liar, nakal, serta penuh imajinasi yang tidak membumi.
Semakin liarnya representasi kreatif penulis dan sastrawan generasi 1990 –2000-an, terpapar dengan jelas dalam Sarasehan Sastrawan Muda yang digelar di Malang, akhir pekan lalu. Dalam sarasehan yang dihadiri para penulis, sastrawan, dosen dan peminat sastra tersebut, terungkap kenyataan bahwa dunia sastra nasional miskin sastra sejarah. Publik sastra telah dimanjakan dengan tema-tema bernuansa postmodernisme yang liar dan menggasak habis ruang tabu.
Kepekaan sejarah ini perlu dihadirkan kembali. Sebab, sejarah pada gilirannya menuntut ‘pendokumentasian’ secara kreatif. Sehingga terhindar dari ‘kekakuan’ sebagai literatur. Terbukti, seandainya Pram tidak menulis Keluarga Gerilya, Cerita dari Blora, Rumah Kaca, maka tragedi G 30 S/PKI tidak akan mendapat tafsir lain yang lebih manusiawi. Juga, seandainya Linus Suryadi AG tidak menulis Pengakuan Pariyem, atau Ahmad Tohari tidak menulis Bekisar Merah, dunia tabu dalam masyarakat Jawa tidak akan mendapat perlawanan.
Atau apabila almarhum YB Mangunwijaya tidak menulis Burung-Burung Manyar atau Ikan Hiu Indo Homa, kentalnya adat di belahan timur Indonesia tidak akan diketahui oleh publik. Berbagai karya sastra tersebut adalah karya kreatif berbasis sejarah. Pembaca dibawa pada satu ruang yang sangat imajinatif, impresif, tapi tetap sadar terhadap akar kesejarahannya. Dengan kata lain, fakta sosial dan sejarah dalam karya sastra memperoleh makna baru yang segar.
Kelangkaan karya sastra berbasis sejarah merupakan indikasi rendahnya ‘daya baca’ penulis atau sastrawan muda kita terhadap fakta sejarah. Mereka lebih tertarik kepada tema-tema spektakuler yang lebih selling. Kenyataan ini menunjukkan orientasi cipta sastra –generasi kekinian—adalah orientasi pasar yang kurang memperhatikan eksplorasi tematik demi ‘penemuan’ warna baru dalam dunia sastra. Proses industrialisasi sastra inilah yang membuat penulis dan sastrawan muda berpikir instan. Artinya, kenapa harus membuat karya dengan pendalaman eksplorasi kreatif yang melelahkan jika ‘asal menulis’ saja telah mendatangkan keuntungan finansial.
Padahal sebuah bangsa atau peradaban sangat membutuhkan ‘cara baca sastra’ untuk mengabadikan dan diwariskan kepada generasi penerusnya. Literatur sastra sejarah akan memiliki ‘usia lebih panjang’ daripada literatur sejarah itu sendiri. Kelangkaan sastra berbasis sejarah ini perlu segera diatasi secara lintas disiplin. Bukan tidak mungkin menyelenggarakan lomba penulisan sastra berlatar sejarah, misalnya tema krisis ekonomi 1998, reformasi, atau konflik-konflik sosial yang tersebar di sejumlah wilayah di Tanah Air. Dengan demikian, peristiwa tersebut akan terpotret dengan ‘bahasa sastra’ yang multiinterpretatif sehingga menjadi literatur yang menyenangkan untuk dibaca.***